Kenaikan PPN 11 Persen
Banyak sekali penyesuaian – penyesuaian dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid 19, termasuk di bidang perekonomian masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Pelanja Negara atau APBN sedang dalam masa sulit, dikarenakan pandemi covid 19. Dengan diberlakukanya protocol – protocol kesehatan yeng membatasi gerak masyarakat, tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian, yang menyebabkan menurunya aktivitas pendapatan negara. Meningkatkan kenaikan PPN 11 persen menjadi solusi dalam mengoptimalkan siklus perekonomian dan pendapatan negara, namun disisi lain juga mendapat respon negatif karena penaikan PPN akan berdampak buruk terhadap para pedagang kecil. Berikut ini dampak yang mungkin terjadi dari naiknya PPN.
- Menurunya aktivitas berniaga masyarakat
Dengan berlakunya kenaikan PPN akan berdampak pada berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli. Namun disisi lain masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi. Dengan kenaikan PPN maka akan menyebabkan pemberlakuan aturan – aturan di perusahaan dalam rangka beradaptasi dengan kondisi perekonomian, yang mengancam keberlangsungan lingkungan kerja karyawan.
- Menghambat Pemulihan ekonomi
Kondisi perekonomian yang kian menurun dari waktu ke waktu, disebabkan oleh membludaknya kasus covid 19. Alur perekonomian masyarakat yang berantakan dengan pembatasan aktivitas masyarakat, guna menghentikan penyebaran virus covid 19. Penaikan PPN yang diberlakukan pemerintah guna menunjang pemasukan pendapatan negara, justru berdampak sebaliknya yang akan mempersulit perekonomian masyarakat.
- Berimbas ke masyarakat dengan pendapatan minim
Beberapa orang bisa bertahan hidup dengan kebijakan bekerja yang di berlakukan kantor atau perusahaan, namun sebagian orang mengeluhkan pendapatan yang berkurang dengan diberlakukanya kebijakan – kebijakan pemerintah, bahkan beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Menaikkan PPN sebesar 11 persen akan berdampak buruk bagi masyarakat dengan pendapatan minim, yang harus mengandalkan BLT untuk tetap bertahan hidup.
- Penerimaan pajak pada tahun 2020
Hasil perhitungan menyatakan bahawa pendapatan pajak pada tahun lalu yang paling besar berasal dari pajak penghasilan atau PPh dengan total pemasukan Rp. 593 Triliun, Lalu disusul dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar Rp. 448 triliun, pajak bumi dan bangunan, yang mecakup pajak perkebunan, perhutanan, serta pertambangan yang mencapai 20 triliun dan pajak lain yang terhitung sebesar Rp. 6 Triliun. Dari pertimbangantersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk perekonomian masyarakat.
- Berdampak kegagalan
Indonesia bukan satu – satunya negara yang menerapkan sistem kenaikan PPN sebagai faktor yang menunjang anggaran pendapatan negara. Banyak negara di seluruh Asia yang juga menerapkan kenaikan PPN namun kebijakan tersebut tak semuanya berhasil. Jepang merupakan salah satu negara yang memberlakukan keanaikan PPN tapi berujung kegagalan dengan komoditas ekonomi di sektor jasa. Dan Indonesia diperhitungkan berdampak mengalami kegagalan yang lebih fatal.
- Kebijakan alternatif
Di tahun 2022 pemerintah berencana menaikkan PPN hingga 11 persen, namun banya pihak yang mengharapkan hal tersebut tidak terjadi. Masih banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam memperbaiki siklus pendapatan negara, seperti memperluas basis pajak dengan mempertimbangkan perekonomian masyarakat. Masih banyak lagi pertimbangan – pertimbangan pemerintah sebelum menaikkan PPN hingga 11 persen.
BACA JUGA : CARA MEMBUAT SIM ONLINE
- Bisa naik bisa turun
Rencana pemerintah untuk menaikkan PPN di tahun 2022 mendatang menjadi kontroversi. Namun di sisi lain pemerintah juga menetapkan pilihan lain, yaitu penaikan PPN yang bisa diubah rentang tarifnya. Dengan tariff PPN paling tinggi 15 persen dan yang paling rendah hingga 5 persen.
Dan itulah beberapa dampak yang mungkin terjadi dari kenaikan PPN 11 persen. Dengan memberlakukan suatu kebijakan, tentunya pemerintah sudah banyak melakukan pertimbangan.